Merenungkan buah pikiran Soekarno di atas, kemudian membandingkannya dengan kondisi rakyat Indonesia dulu dan saat ini, rasanya cukup banyak hal yang harus diberi catatan khusus. Penulis berupaya merangkumkan beberapa masalah yang menyebabkan kondisi Indonesia seringkali membuat kita pilu. Saya merasa tertantang untuk bergejebu dengan sekelumit persoalan besar, tentunya tidak seperti penulis kawakan seperti Goenawan Mohamad atau seorang pengamat hebat yang tampil di layar kaca dan media. Penulis hanya seorang anak dari kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perbincangan Ibukota: seorang penulis yang bertutur bagai burung yang bersiul tanpa beban, mengajak yang lain untuk berkicau, keributannya membangunkan sang Tuan yang lagi terlelap.
Paradoks Reformasi sebagai judul buku ini adalah sebagai penegasan dari berbagai pernyataan absurd oleh para pemegang kendali negara ini: seringkali mengklaim adanya perubahan ekonomi yang signifikan, perilaku politik yang lumrah tanpa moral, dan berbagai masalah lainnya. Banyak hal yang disampaikan di buku ini yang mungkin bagi sebagian kalangan dinilai berlebihan. Tapi, fakta sosial menunjukkan bahwa kenyataannya memang demikian adanya. Kita tahu bahwa Indonesia, negeri yang selalu dirundung duka, dulu pernah dijajah oleh bangsa lain, dan sekarang nampaknya dijarah oleh anak negerinya sendiri. Buku ini berupaya memaparkan dimensi sosial akan kondisi bangsa ini, walau tak semua persoalan dibincang di buku ini. Buku ini berupaya membahas tentang melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh pelaku politik (elit) dan para pemegang kuasa (pemerintah). Mereka yang melihat ruang demokrasi hanya sebagai lapangan kompetisi di antara kepentingan-kepentingan yang saling berlawanan, dimana organisasi–organisasi (partai) yang mewakili beraneka ragam konstituen melakukan negosiasi dan kompromi di antara mereka sendiri, sembari menghilangkan kepentingan publik dari gerak langkah mereka.
Slogan reformasi seakan hanya sebuah anomali untuk menenangkan massa. Kata mereka, reformasi adalah tuntutan faktual atas kesembrawutan model kepemimpinan Soeharto dan menjawab kebutuhan rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Nyatanya, di era reformasi ini kita masih menyaksikan petani yang terpaksa membuang sayurnya karena ongkos angkut ke pasar yang mahal, perekonomian yang tidak begitu menggembirakan, lalu-lalangnya dan suburnya kejahatan (utamanya korupsi). Reformasi sejatinya memberi angin segar dan derap langkah maju perubahan, menjawab seluruh persoalan-persoalan yang timbul di era sebelumnya. Peralihan konsep politik negara yang demokratis pasca jatuhnya Soeharto, hanya menjadi slogan bagi kalangan elit sekarang ini. Bahkan, kita tahu bersama bahwa kroni-kroni Soeharto saat ini masih menguasai ruang-ruang publik. Reformasi semakin melempem dan kontras dari cita-citanya.
Disparitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik berkembang pesat dalam bingkai “demokrasi”. Tentunya, penulis bukan hendak menyalahkan sistem demokrasi, tapi semua ini disebabkan oleh lumpuhnya nurani kita dalam melihat keseluruhan persoalan. Kita saksikan, di sepanjang dekade belakangan ini, kebijakan pemerintah lahir karena pergeseran dari wacana pembangunan statis menuju wacana pembangunan berorentasi pasar. Pemerintah seolah tunduk dan sangat patuh dengan mengedepankan kebijakan mekanisme pasar dan intervensi pihak luar. Memahami berbagai perkara tersebut, tentu telaahnya tidak dapat dibatasi hanya pada satu disiplin ilmu sosial-ilmiah tertentu saja, karena kategori ruang publik itu sendiri sudah dikaji secara luas dari beragam perspektif ilmu, baik ilmu politik maupun ilmu sosiologi, dan seterusnya.
Pada bab pertama buku ini dibahas soal refleksi pembangunan 70 tahun Indonesia merdeka. Kita sekilas melihat pemerintahan yang lalu dan sekarang, melihat berbagai polemik politik, perbedaan sikap politik dan latar belakang pemegang kekuasan dan pengambilan keputusan, strategi pembangunan ekonomi yang berada dalam perlintasan ekonomi pasar bebas dan pengelolaa sumber daya alam yang salah urus, hingga mengakibatkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan penganguran. Pada bab kedua, penulis berusaha mengungkap fakta bahwa kesenjangan sosial yang terjadi karena praktik demokrasi yang diisi oleh politik kotor dan pemimpin yang tuna-moral. Bab ketiga berupaya melihat semangat perlawanan kelompok-kelompok kritis (aktivis) dalam aksi-aksi advokasi. Tetapi, kelompok ini juga kadang terkontaminasi dalam arus kepentingan, baik itu politik praktis kekuasaan maupun gerakan-gerakan kerakyatan berbasis kepentingan luar (donor).
Bab keempat membahas mengenai ada yang salah dengan moralitas anak negeri ini: sosio-demokrasi yang dicita-citakan perlahan jauh dari konsep pembangunan negara. Bagian akhir ini berupaya memberi alternatif sebagai salah satu upaya yang harus dilakukan oleh setiap orang: bagaimana pendidikan moral tidak lagi hanya berada di ruang-ruang formal, di panggung-panggung, tapi juga berada pada semua ruang. Kelompok kritis, intelektual, cendekiawan, dan pemerintah, harus membumikan national charcter building yang didasari dengan pendidikan karakter (revolusi moral)—sebagaimana yang digagas Presiden Jokowi.
Penulis: Afrianto
Dimensi: 13 x 20 cm
Ketebalan: 150 halaman
Penerbit: Liblitera Institute
Tahun Terbit: 2016
ISBN: 978-602-73864-2-6